Membongkar Timbunan Harta Gayus Tambunan

Pegawai pajak rendahan punya kekayaan puluhan milyar, bernama Gayus Tambunan. Lelaki 30 tahun yang diduga menimbun harta dari kasus pajak itu melenggang ke Singapura. Kepergian Gayus itu hanya selang beberapa jam setelah ia memberikan keterangan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Dua hari sebelumnya, juga pada Jumat dua pekan lalu, Gayus dimintai keterangan oleh Satgas. Pegawai pajak ini cukup kooperatif, tak ada gelagat bakal kabur.

Gayus menyebut oknum kepolisian, kejaksaan, dan hakim masing-masing kebagian Rp 5 milyar. Pengacaranya disebutkan kebagian Rp 5 milyar.

Gayus tercatat sebagai lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2000. Setamat dari STAN, ia bekerja di lingkungan Ditjen Pajak. Ia dikenal pintar soal laporan keuangan. Pada 2002, Gayus menempati posisi sebagai pelaksana petugas pajak yang mengurusi keberatan pajak dan banding, khusus menyangkut wajib pajak gede.

Sejak ayahnya menikah lagi pada 2002, Gayus –yang juga menikah pada 2002– jarang ke Warakas. Sang ayah pun, sejak 2005, cabut dari situ. Rumah itu dibiarkan kosong dan lapuk. Stiker STAN yang menempel di pintu depan sudah memudar. Adapun Gayus bersama keluarganya belakangan menempati rumah mewah di Kelapa Gading Park View. Rumah tiga lantai di atas tanah 436 meter persegi ini dibelinya Rp 3 milyar pada Agustus 2008. Rumah ini direnovasi dengan biaya hampir setengah milyar rupiah.

Keuangan Gayus yang meningkat pesat itu menjadi gunjingan rekan-rekannya. Apalagi diketahui, pada periode 2008-awal 2009, Gayus –yang menjabat sebagai penelaah di Direktorat Keberatan dan Banding– menangani sedikitnya 51 permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dalam pemeriksaan polisi pada 1 Oktober lalu, Gayus menyebut beberapa wajib pajak yang berhubungan dengannya, antara lain PT Newmont Nusa Tenggara, Honda Trading Indonesia, Prudential Life, dan PT Pelabuhan Indonesia II.

Yang mengherankan, 40 permohonan di antaranya dimenangkan pemohon. Pada waktu itu sudah ada kecurigaan bahwa Gayus memperoleh imbalan atas jasanya membantu memenangkan banding wajib pajak. Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Manusia (KITSDA) Ditjen Pajak mencatat, Gayus Tambunan bermasalah dalam menangani kasus pajak sejak Maret 2007.

Gunjingan itu makin menjadi-jadi ketika gonjang-ganjing rekening liar milik Gayus berembus di lingkungan Ditjen Pajak, menyusul ditanganinya kasus itu oleh Mabes Polri, tahun lalu. Kasus ini masuk Mabes atas laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal transaksi mencurigakan pada rekening Gayus Tambunan, Maret 2009. PPATK juga melaporkan transaksi mencurigakan pada Juni dan Agustus lalu.

Mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji menyebut jumlahnya sekitar Rp 25 milyar. Namun jumlah persisnya US$ 2.810.000, plus Rp 395 juta. Bareskrim merespons kasus itu. Tapi hanya duit Rp 395 juta yang dicurigai terkait pencucian uang.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, pun menyesalkan antisipasi polisi yang lemah, entah disengaja atau tidak. Menurut Neta, seharusnya polisi mengantisipasinya begitu kasus ini mencuat. “Apalagi, polisi sendiri sudah mengakui bahwa ada kesalahan dalam proses penyidikan kasus itu,” kata Neta.

Neta mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus Gayus yang diyakini hanya sebagai puncak gunung es mafia pajak dan mafia hukum di negeri ini. Tapi KPK sepertinya masih “lihat-lihat situasi”, mungkin agak kikuk. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK masih akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Hari gini, masih ada penilap pajak tidak diusut tuntas, apa kata dunia?

Sumber :: http://www.gatra.com

Iklan

Transparansi dalam Kasus Bank Century

RIBUT-RIBUT soal pengucuran dana penyelamatan Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.

Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.

Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Pertanyaannya adalah semangat apakah yang melatarinya?

Argumentasi yang muncul dari pihak berwenang sejauh ini adalah bahwa proses penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU LPS dan perintah dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century berasal dari kekayaan LPS, bukan uang negara.
Saat likuidasi Bank Century, terdapat 23 bank yang masuk pengawasan BI. Dan pengambilalihan itu bertujuan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk mencegah rush yang bila dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Terlepas dari argumen pemerintah, BI, dan LPS, yang harus diuji kebenarannya, kasus Bank Century dalam level tertentu diperkeruh isu transparansi yang dipertanyakan banyak kalangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil.

Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini.

Kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan petinggi kepolisian. Terkait dengan persoalan di Bank Century pernah muncul sebuah polemik tentang cicak versus buaya antara kepolisian dan KPK. Ini juga menjadi tanda tanya tersendiri yang harus diungkap.

Ada pula isu bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan semata untuk menyelamatkan dana nasabah tertentu.

Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas.

Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional.

Pertanyaan yang amat mengganggu bukanlah pada alasan mengapa Bank Century harus diselamatkan. Namun, pada mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar? Apalagi pemilik bank itu sedang terlibat kasus pidana penggelapan uang nasabah?

Apakah semua kejahatan pidana pemilik bank harus ditanggulangi negara? Jadi, soal mengapa sudah transparan. Yang belum terang benderang adalah soal jumlah yang sangat besar.

Sumber :: http://www.mediaindonesia.com

Menkeu Siap Hadapi Kesimpulan Akhir Pansus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap menghadapi kesimpulan akhir Panitia Khusus (Pansus) Angket Century DPR yang akan diputuskan dalam sidang paripurna Rabu (3/3) mendatang. “Insya Allah tenang dan kalau berdoa ya setiap saat” ujar Menkeu di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/3).

Menkeu kembali mengingatkan kebijakan penyelamatan Bank Century pada waktu lalu adalah kebijakan tepat untuk menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis.
“Nyatanya kebijakannya bagus. Kalau dikatakan kebijakannya itu bagus, ya harus dipuji,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menyatakan kasus Bank Century merupakan pelajaran mahal yang diharapkan memicu para bankir agar lebih memaksimalkan pengelolaan perbankan. “Apa yang disampaikan para bankir itu semacam kelegaan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah telah memberikan lingkungan atau stabilitas dalam keuangan, dan itu harganya mahal sekali,” ucap Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, jika memang para bankir menganggap kebijakan pengambilalihan itu tepat, maka pemerintah berharap para bankir dapat bekerja lebih optimal dan maksimal dalam mendukung perekonomian nasional. “Mereka diharapkan lebih optimal lagi melaksanakan fungsinya, seperti menyalurkan kredit, menjaga cost operasinya, menjaga tata kelola supaya baik, sehingga tidak menimbulkan masalah,” harap Menkeu

sumber :: liputan6.com